Cara Pemerintah Mengatasi Vaksin Palsu
Cara pemerintah mengatasi vaksin palsu - Bagi sebagian besar masyarakat, kasus vaksin palsu tentu tidak bisa disepelekan. Terlebih bagi ibu yang masih memiliki anak bayi dan balita, vaksin menjadi perhatian yang sangat penting sekali terkait dengan masa depan kesehatan anak dan balita kita. Permasalahan vaksin palsu ini memang cukup serius. Lantas siapa saja yang harus dipersalahkan jika sudah terjadi seperti ini ? Siapa pun itu, saat ini yang harus lebih diperhatikan adalah bagaimana kasus seperti ini tidak terulang lagi.
Berbagai pihak tentu perlu turun tangan untuk menghadapi beredarnya vaksin palu ini. Salah satu pihak yang diharapkan adalah pemerintah. Apa saja Cara pemerintah mengatasi vaksin palsu ini ? Berikut adalah langkah-langkah yang tengah ditempuh pemerintah Indonesia sebagai solusi vaksin palsu.
# Kampanye Imunisasi
Salah satu respon pemerintah yang terkait dengan vaksin palsu yang tengah beredar adalah pencanangan kampanye imunisasi. Sosialisasi serta pemberian informasi seputar vaksin wajib bagi bayi dan balita telah dilakukan sejak 18 Juli 2016. Beberapa daerah yang disasar antara lain adalah Puskesmas Ciracas dan Pondok unggu, Bekasi, serta Rumah sakit harapan bunda jakarta timur.
Pemilihannya didasarkan indikasi penyebarann perlengkapan serta bahan vaksin palsu di tempat tersebut. Diharapkan, kampanye tentang pentingnya pemberian imunisasi ini dapat menurunkan keresahan orang tuamenjadi enggan membawa anaknya untuk mendapatkan suntikan vaksin.
# Membentuk Satgas Vaksin Palsu
Sejak terungkapnya vaksin palsu pada pertengahan Juni 2016 lalu, pemerintah telah membentuk tim satuan tugas vaksin palsu sebagai solusi vaksin palsu. Selain itu, pemerintah juga mengadakan kerjasama dengan pihak aparat seperti Bareskrim Polri dan Kepolisian RI.
Penyidikan terkait vaksin palsu terus dilakukan hingga hasil temuan sementara mengungkapkan potensi perluasan daerah operasional dan distribusi hingga di luar pulau jawa. Beberapa tempat yang diduga turut menerima vaksin palsu adalah Sumatra Barat, Aceh, Lampung, Yogyakarta, Jawa timur dan Banten.
# Imunisasi Ulang
Hal selanjutnya yang dilakukan pemerintah, khususnya kementrian kesehatan adalah membuka pendaftaran imunisasi ulah disejumlah rumah sakit dan puskesmas. Pada tahapan pertama, imunisasi ulang dilakukan terhadap puluhan bayi dan balita ditempat yang berbeda. Tempat dilangsungkannya bimunisasi ulang adalah :
- Puskesmas kelurahan ciracas
- Rumah sakit umum kecamatan ciracas
- Rumah sakit harapan bunda serta
- Rumah sakit sayang bunda
Imunisasi yang diberikan gratis antara lain adalah vaksin untuk penyakit Campak, infuenza, Hepatitis B, Polio, dan DPT. Untuk selanjutnya akan dilakukan kembali secara bertahap sejalan dengan pendataan ulang jumlah anak yang diduga menerima suntikan vaksin palsu.
Menurut ketua ikatan dokter indonesia (IDAI), Dr. Aman pulungan, pemberian vaksin ulang pada anak anda sangat dianjurkan. Penyuntikan imunisasi dapat dilakukan sesuai dengan usia bayi atau balita. Misalnya, untuk vaksin DPT, jika anak anda berusia dibawah satu tahun maka imunisasi dapat dilakukan 3 kali dengan interval 1 bulan. Sedangkan jika anak sudah beruia 1 hingga 7 tahun dapat dilakukan suntikan vaksin sebanyak dua kali dengan satu dosis yang terbagi menjadi dua.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila F. Moeloek menegaskan jika pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan cakupan posko vaksin ulang dibeberapa daerah selain mendirikan pusat imunisasi ulang, pemerintah juga turut menyediakan ruang pengaduan bagi para orang tua yang anaknya telah menjadi korban vaksin palsu.
# Perlu Kerjasama Dari Berbagai Pihak
Ketua DPR Ade komarudin berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah melalui kementerian kesehatan perlu menyediakan crisis center untuk menangani kasus vaksin palsu ini. Hal ini dikatakannya agar orang tua yang merasa anaknya mendapatkan vaksin palsu bisa segera melapor untuk ditindaklanjuti dengan cara yang tepat.
Siapapun ingin masalah ini cepat diselesaikan dan tidak terulang untuk kedua kalinya. Momok vaksin palsu tidak hanya menjadi tanggung jawab rumah sakit dan pemerintah, tetapi kita semua. Untuk mencegah perluasan daerah vaksin palsu , seluruh pihak bersama pemerintah harus saling bekerjasama satu dengan yang lain. Mulai dari instansi kesehatan seperti badan pengawas obat dan makanan (BPOM), industri farmasi, bareskrim kepolisian serta pemerintah daerah stempat. Sindikat vaksin palsu harus dituntaskan agar ketakutan masyarakat terhadap vaksin palsu dapat diatasai.
Alur informasi dan komunikasi antar pihak juga harus diperjelas oleh pemerintah. Terutama bagi anda, para orang tua yang memiliki anak, anda harus mengetahui langkah-langkah pasti penenganan, pelaporan serta solusi vaksin palsu harus diwaspadai.
"Mari berjuang untuk Indonesia yang lebih sehat"
Sumber : GueSehat.com
Baca juga artikel lannya : Manfaat Garam buat kesehatan
